Anggota Dewan lainnya, Wan Abu Bakar (F-PPP) mempertanyakan kunjungan rombongan para menteri KKP ke Riau beberapa waktu lalu, dalam rangka meninjau program. Mengingat tidak ada dari anggota Komisi IV DPR yang ikut melihat langsung sejauh mana program tersebut telah terealisasi. “Ngomong saja yang banyak, Pak,” sindirnya.

Sementara, Marzuki Daud (F-PG) mengharapkan adanya adanya koordinasi antara Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan Pemerintah Daerah. Dia menilai pelaksanaan program pada bidang kelautan dan perikanan di daerah tidak sejalan dengan kebijakan Pemerintah Pusat atau Kementerian. “Pemanggilan kepala dinas provinsi untuk ikut Rapat Kerja Bersama dinilai sangat dibutuhkan, karena setiap pembangunan di daerah tidak sejalan, apa yang diusulkan pemerintah pusat atau kementerian itu tidak sesuai,” terangnya.

Sudin (F-PDIP) menyinggung data impor ikan ke Indonesia yang sampai saat ini belum ada, sehingga jelas kebutuhan kita, danpenting peningkatan daya saing pabrik ikan di Indonesia.  Dia tidak menginginkan kasus impor kembali terulang, “Tukang daging bisa dapat impor ikan ijinnya, saya mau tahu mekanisme impor ikan itu bagaimana, harus jelas supaya masyarakat tahu transparan, jangan ada sembunyi-sembunyi,” tegasnya.

Selain itu, Sudin juga menyoroti masih maraknya ilegal fishing, “Ikan kita dicuri, tapi dijual ke kita lagi,” geramnya.Diamenambahkan bahwa ada beberapa eselon  yang mengetahui hal menyangkut ijin impor ikan dan pengawasannya. Dirjen Pengawasan perlu diberikan dana  yang besar untuk mengatasi hal tersebut, tetapi jika masih saja terjadi kasus serupa maka kinerjanya yang kurang baik.(ldp/uh/TimParlementaria)/foto:iw/parle.